EDITORIAL
MEDIAKASASI-- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada 27–31 Agustus 2026 menjadi ujian besar bagi marwah organisasi karena menentukan apakah para pengurus dan peserta mampu menjaga integritas moral di tengah godaan politik praktis dan transaksional.
Konstelasi Muktamar NU ke-35 tidak semata-mata soal siapa menjadi Ketua Umum atau Rais Aam, tetapi menyangkut arah dan masa depan NU.
Dalam peta ini, Lirboyo dan pesantren-pesantren besar Jawa Timur memiliki bobot kultural yang penting.
Warisan Mbah Manab, KH Mahrus Aly hingga para masyayikh sesudahnya merepresentasikan tradisi keilmuan, kemandirian pesantren, dan otoritas moral ulama.
Karena itu, pertarungan antarkandidat sebenarnya merupakan bagian dari pertanyaan yang lebih besar:
NU akan semakin dekat dengan kekuasaan, atau tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang kritis dan mandiri?
Gus Yahya membawa kontinuitas kepemimpinan dan jejaring internasional. Gus Rozin menawarkan koreksi dan penguatan daya kritis. Gus Zulfa merepresentasikan kaderisasi struktural, sementara Gus Kikin memiliki modal kuat dari Jawa Timur dan pesantren.
Namun yang paling menentukan bukan sekadar siapa mengumpulkan suara terbanyak.
Muktamar Jombang adalah ujian marwah NU.
Apakah tradisi pesantren tetap menjadi kompas organisasi, apakah ulama tetap memiliki independensi moral, dan apakah NU mampu berdiri bersama rakyat ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.
Muktamar boleh memilih pemimpin, tetapi yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah arah NU: menjadi bagian dari orbit kekuasaan atau tetap menjadi penjaga moral kekuasaan.
