Menampilkan 16 berita terkait.
Bursa KETUA DPD Golkar Kabupaten Bandung sudah mulai memanas: Ujian Konsolidasi Menuju 2029
Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga pertengahan September 2026 masih dalam proses pembahasan di DPR RI.
Partai Golkar Jawa Barat mulai menyalakan mesin politiknya menghadapi Pemilu 2029. Konsolidasi kader dan penguatan struktur organisasi menjadi langkah awal untuk merebut kemenangan di pesta demokrasi mendatang.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Dr. H. Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si., bersama Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Hilman Faroq melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dalam rangka Penguatan Kepatuhan
Kabinet Bayangan pada akhir Juli lalu menarik perhatian publik. Di tengah dominasi koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan melemahnya peran oposisi di parlemen, sekelompok akademisi, aktivis, dan profesional
Pimpinan dan Anggota Komisi B bersama Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bandung
Bursa calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda)
Sejumlah pengurus Partai Golkar tingkat Pengurus Kecamatan (PK) Cikalongkulon berencana menyampaikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Bupati Bandung, H. Dadang Supriatna melantik 4 pejabat eselon III, di malam hari, mendapat sorotan dari masyarakat, karena dianggap tidak lazim. Ketidak laziman tersebut membuat banyak praduga-praduga yang membutuhkan pembuktian.
Pemerintahan Guinea Ekuatorial menghadapi guncangan politik setelah seluruh anggota kabinet mengundurkan diri secara bersamaan menyusul rendahnya capaian program pemerintah.
Pelantikan DPP PABPDSI periode 2026–2032 dan Retreat Nasional
Kadin Jabar, Kabupaten, Dualisme
Opini, Ketua Dewan, Jurnalismedia Siber
Perludem, Korupsi Politik, DPRD, Mens Rea
Sumber : Kementerian Agama RI
