* Bursa KETUA DPD Golkar Kabupaten Bandung sudah mulai memanas: Ujian Konsolidasi Menuju 2029
* Musda Golkar: Lebih dari Sekadar Rotasi, Menguji Janji "Demokrasi Mahal"
MediaKASASI -- Rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang sedang berlangsung secara maraton di berbagai penjuru tanah air bukan sekadar agenda rutin lima tahunan organisasi.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Musda periode ini memikul beban moral dan politik yang jauh lebih besar. Forum ini menjadi ujian pertama bagi partai berlambang pohon beringin tersebut untuk membuktikan komitmennya dalam mereformasi mahalnya biaya demokrasi sekaligus mengunci soliditas menuju Pemilu 2029.
Dalam catatan redaksi MediaKASASI, publik tentu masih ingat bagaimana Bahlil mengkritik sistem demokrasi Indonesia saat ini yang dinilai terlalu membebani negara akibat ongkos politik yang jor-joran. Lewat momentum Musda, publik menanti apakah kritik tersebut akan mewujud menjadi evaluasi internal yang konkret, atau justru sekadar menjadi pemanis retorika.
Menata demokrasi harus dimulai dari rumah sendiri. Jika Golkar ingin mendorong sistem politik yang lebih efisien dan berbasis gagasan, maka tata kelola pemilihan di tingkat daerah (DPD I dan DPD II) harus menjadi etalase pertamanya.
Ada tiga tantangan besar yang membayangi Musda Golkar kali ini:
1. Menghalau "Penumpang Gelap" dan Pemburu Rente. Partai besar selalu seksi bagi oportunis. Golkar diuji untuk memastikan kepemimpinan daerah jatuh ke tangan kader yang memahami ideologi dan memiliki loyalitas organik, bukan figur instan yang hanya bermodalkan isi tas.
2. Menjaga Nafas Demokrasi Internal. Fenomena aklamasi yang terjadi di beberapa daerah seperti Samarinda atau Morotai memang mengesankan soliditas instan. Namun, panitia pengarah dan pelaksana di daerah harus tetap membuka ruang kompetisi yang sehat. Jangan sampai penundaan akibat rekomendasi ganda seperti yang sempat memicu tensi di Ternate mencederai kepercayaan akar rumput.
3. Merangkul Pemilih Muda. Target merebut kembali kejayaan di 2029 hanya bisa dicapai jika kepengurusan baru adaptif. Struktur DPD yang lahir dari Musda wajib diisi wajah-wajah yang responsif terhadap teknologi digital dan mampu menerjemahkan bahasa politik ke generasi muda.
Konteks inilah yang membuat Musda Golkar Kabupaten Bandung menjadi menarik. Partai ini tidak boleh terjebak sekadar menjadi ajang bagi-bagi jabatan atau stempel legitimasi elite tertentu. Ia harus melahirkan program kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus merajut kembali simpul kekuatan partai yang mungkin renggang.
Bursa Memanas, Pertarungan Terbuka
Menjelang Musda, suhu politik di internal DPD Golkar Kabupaten Bandung tidak lagi hangat, tapi mengarah pada pertarungan terbuka. Ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi Ketua DPD. Ini adalah pertaruhan arah partai: apakah akan tetap menjadi mesin politik yang solid berbasis struktur, atau bertransformasi menjadi partai yang bertumpu pada figur popularitas?
Lima nama menguat di permukaan:
1. Sugiyanto - Sang Petahana
Modal utamanya adalah kendali atas mesin partai. Sebagai petahana, ia menguasai peta dukungan Pimpinan Kecamatan (PK) hingga Pimpinan Desa (PD). Dalam tradisi Golkar, suara di Musda sangat ditentukan oleh siapa yang menguasai arus bawah. Tantangannya, ia harus menjawab evaluasi kinerja partai pada Pemilu terakhir.
2. Agung Yansusan - Kekuatan di Tingkat Provinsi
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung memiliki akses langsung ke DPD Golkar Jabar dan jejaring DPP di Slipi. Figur ini dipandang sebagai jembatan. Kekuatan lobi di tingkat provinsi menjadi senjata untuk mengamankan restu.
3. Firman B. Sumantri - Kekuatan Parlemen Daerah
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Modalnya adalah konsolidasi legislatif. Ia paham denyut nadi politik anggaran dan komunikasi dengan eksekutif. Bagi kader yang menginginkan ketua yang aktif di panggung kebijakan lokal, Firman adalah pilihan logis.
4. Sahrul Gunawan - Magnet Popularitas
Figur dengan tingkat pengenalan publik paling tinggi. Sahrul adalah anomali. Ia tidak datang dari struktur murni, tapi dari popularitas. Pertaruhannya jelas: apakah popularitas personal bisa dikonversi menjadi suara di forum Musda yang sangat elitis dan berbasis struktur? Golkar butuh vote-getter untuk 2029, dan ia menawarkan itu.
5. TB Raditya Indrajaya - Figur Alternatif Profesional
Ketua Ardin Jawa Barat. Kehadirannya membawa perspektif baru sebagai kuda hitam. Ia dinilai bersih dari beban konflik internal, membawa jaringan dunia usaha yang kuat untuk menopang logistik politik, dan menawarkan pendekatan manajerial-profesional dalam mengelola organisasi partai modern. Ia bisa menjadi poros alternatif ketika faksi-faksi besar buntu.
Catatan Pengamat: Menang di Golkar Tak Cukup Hanya Populer.
Dalam tradisi Golkar, popularitas adalah modal elektoral, bukan modal Musda. Untuk memenangkan Musda Kabupaten Bandung, ada strategi lain yang jauh lebih menentukan:
1. Penguasaan Akar Rumput (The Structure is The King). Siapa yang mengantongi 50%+1 suara PK di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung, dia yang menang. Safari politik senyap jauh lebih penting dari baliho besar.
2. Logistik Politik yang Terukur. Bukan sekadar uang. Ini soal kemampuan menjamin operasional partai 5 tahun ke depan: biaya saksi di ribuan TPS, operasional sekretariat, hingga program kaderisasi. Figur dengan jaringan usaha seperti TB Raditya punya nilai tawar tinggi di sini.
3. Restu dan Lobi DPP - Jabar. Golkar adalah partai hierarkis. Kandidat yang mendapat lampu hijau dari Cihampelas (DPD Jabar) dan Slipi (DPP) akan melenggang lebih mudah. Lobi di dua tempat itu jauh lebih penting daripada deklarasi di media.
4. Konsolidasi Fraksi. Ketua DPD yang didukung penuh Fraksi DPRD akan lebih solid. Kemampuan menyatukan anggota dewan pasca-Pileg menjadi ujian kepemimpinan sesungguhnya.
5. Narasi Visi 2029 yang Konkret. Pemilih di Musda adalah politisi, bukan pemilih awam. Mereka tidak butuh jargon "Golkar Menang". Mereka butuh blueprint: Bagaimana merebut kembali kursi Ketua DPRD Kabupaten Bandung? Berapa target kursi tiap Dapil? Apa sinergi dengan Pilgub dan Pilpres?
6. Manajemen Konflik. Pemenang sejati adalah yang sebelum Musda sudah menyiapkan skema rekonsiliasi. Politik akomodatif Golkar menuntut sang pemenang mampu merangkul yang kalah dengan posisi strategis.
7. Kedekatan dengan Ormas Pendiri. SOKSI, Kosgoro, dan MKGR. Dukungan tiga pilar pendiri ini seringkali menjadi penentu di detik terakhir ketika suara PK terbelah imbang.
Pertaruhan Menuju 2029
Musda DPD Golkar Kabupaten Bandung pada akhirnya akan menjawab pertanyaan mendasar: Golkar ingin menjadi partai seperti apa di 2029?
Jika memilih jalur popularitas, Sahrul Gunawan adalah jawaban. Jika memilih jalur kesinambungan struktur, Sugiyanto dan Firman B. Sumantri adalah pilihan. Jika memilih jalur akses provinsi, ada Agung Yansusan. Dan jika menginginkan transformasi partai menjadi organisasi modern dengan logistik yang kuat, TB Raditya Indrajaya menawarkan jalan ketiga.
Siapapun yang terpilih, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah palu Musda diketuk. Merajut kembali soliditas jauh lebih sulit daripada memenangkan Musda itu sendiri.
Publik Kabupaten Bandung akan terus menonton. Keberhasilan melewati Musda dengan tertib, demokratis, dan minim transaksional akan menjadi modal berharga bagi Golkar untuk mengklaim diri sebagai partai yang matang. Sebaliknya, jika riak perpecahan dibiarkan membesar, cita-cita besar menuju 2029 bisa jadi hanya akan berakhir sebagai angan-angan.
