MEDIAKASASI | SUMBER--Pengadilan Negeri Sumedang dalam penanganan sengketa lahan proyek Tol Cisundawu menjadi buah bibir dikalangan aktivis dan menjadi buruan para media. Sorotan kepada lembaga peradilan karena ada dugaan praktik “mafia peradilan”.
Seperti yang disampaikan oleh Forum Pemuda Pemerhati Kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk mengusut tuntas dugaan praktik yang dinilai merusak proses penegakan hukum.
Ketua Forum Pemuda PSN, M. Rizky Firmansyah, menjelaskan ada kejanggalan dalam proses persidangan yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya pihak yang mengklaim sebagai ahli waris sah atas lahan terdampak proyek.
“Penanganan perkara ini belum mencerminkan prinsip keadilan. Ada indikasi bahwa fakta-fakta penting tidak dipertimbangkan secara menyeluruh,” ujar Rizky kepada media, Senin (4/05/2026).
Menurut Rizky, Forum ada dugaan kuat bahwa majelis hakim tidak mendalami perkara secara komprehensif. Sejumlah bukti yang diajukan dalam persidangan disebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam putusan, sehingga memunculkan pertanyaan publik terkait independensi dan profesionalitas hakim.
Selain itu, muncul polemik terkait pencairan dana konsinyasi bernilai ratusan miliar rupiah kepada pihak yang disebut masih memiliki persoalan hukum. Nama Dadan Setiadi Megantara turut dikaitkan dalam kasus tersebut.
Lebih jauh, forum tersebut mengungkap kekhawatiran adanya praktik mafia tanah yang diduga memanfaatkan proses hukum untuk menguasai lahan masyarakat.
Dugaan ini diperkuat oleh indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam memperlancar kepentingan tertentu.
“Jika benar ada persekongkolan, ini bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga berpotensi pidana. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah,” tegas Rizky.
Forum Pemuda PSN juga mendesak Komisi Yudisial serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Di sisi lain, laporan resmi telah diajukan ke KPK guna menelusuri dugaan aliran dana dan kemungkinan penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan di PN Sumedang.
Kasus ini dinilai menjadi ujian penting bagi akuntabilitas lembaga peradilan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum dalam memastikan proses hukum berjalan transparan dan bebas dari intervensi.
Forum Pemuda PSN menyatakan telah menyerahkan berkas laporan resmi kepada KPK untuk dilakukan investigasi mendalam terkait aliran dana dan proses pengambilan keputusan di PN Sumedang.
Editor : Devi Alex
