MEDIAKASASI | JAKARTA--Bayangkan seorang anak masuk TK tanpa bingung biaya seragam, lalu terus melaju hingga lulus sarjana di kampus negeri tanpa tagihan Uang Kuliah Tunggal. Gambaran itu yang sedang diutak-atik serius di Istana Merdeka.
Rabu siang, 23 September 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri pendidikan ke ruang rapat terbatas. Bukan sekadar rapat anggaran biasa. Di meja itu, satu arahan besar diletakkan: bagaimana caranya semua anak Indonesia bisa sekolah gratis, dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi Negeri.
Presiden tidak ingin janji ini berhenti sebagai slogan. Ia langsung membentuk tim khusus. Komandannya adalah Menko PMK Pratikno, dengan tenggat yang ketat: dua minggu hingga satu bulan untuk membedah angka dan tahapan pelaksanaannya.
“Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas,” kata Pratikno, menegaskan arah diskusi di Istana tak hanya soal menggratiskan, tapi menjaga mutu.
Gratisnya Dimulai Sejak Dini
Untuk jenjang paling dasar, pemerintah ternyata tak akan mulai dari nol. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut, fondasinya sudah ada.
Skema BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) akan menjadi tulang punggung. BOS untuk semua murid, PIP untuk mereka yang dari keluarga kurang mampu.
“Selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu,” ujar Mu’ti.
Ia menambahkan, gratis saja tidak cukup. Kualitas guru juga akan digenjot lewat berbagai pelatihan yang dibiayai APBN. Ini, kata Mu’ti, adalah bagian dari Asta Cita keempat Presiden Prabowo: memastikan semua anak Indonesia berhak atas pendidikan bermutu.
Kebijakan ini tak hanya untuk sekolah umum. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan madrasah di bawah Kementerian Agama juga masuk dalam hitungan.
Kuliah Gratis? Masih Di-“Kalkulator”
Bagian paling pelik ada di jenjang perguruan tinggi. Jika SD sampai SMA polanya lebih jelas, maka kuliah gratis butuh hitung-hitungan yang jauh lebih rumit.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengakui, timnya masih membongkar dapur keuangan kampus negeri satu per satu. Berapa besar pemasukan dari UKT, berapa dari Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, hingga praktik subsidi silang yang selama ini diam-diam menopang.
“Karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana ya, itu kita lakukan,” kata Brian.
Angka finalnya belum ketemu. Kemdiktisaintek sudah punya simulasi biaya standar per mahasiswa, tapi belum berani mengunci total kebutuhan anggaran nasional sebelum dibedah bersama tim khusus.
Tim yang dipimpin Pratikno itu nantinya akan berisi lintas kementerian mulai dari Mensesneg, Menag, dan yang paling krusial: Menteri Keuangan.
“Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat: Pak Mensesneg, Pak Menag, dan lain-lainnya ya, Menteri Keuangan tentu juga,” ungkap Brian.
Harapannya, dalam waktu dekat, ada angka yang rasional untuk disodorkan ke Presiden. Arahan untuk menggratiskan PTN, kata Brian, sudah bulat.
Gagasan ini sendiri pertama kali dilontarkan Prabowo saat puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta, 18 September lalu. Saat itu ia menegaskan: biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus bisa digratiskan.
Kini, bola ada di tim khusus. Janjinya sudah diucapkan di panggung politik. Perhitungannya sedang dikebut di ruang rapat. Pertanyaannya tinggal satu: kapan hitung-hitungan itu selesai, dan kapan anak-anak dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa masuk kelas tanpa memikirkan biaya?
Editor : Gindo
